Gubsu Tetapkan UMP Rp.2.132.188,68

    

Medan, SUN - Berdasarkan pada Keputusan Gubsu Nomor 188.44/575/KPTS/2017 tanggal 1 November 21017, maka jumlah upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 akan datang ditetapkan sebesar Rp.2.132.188,68.

 hal itu diungkapkan Plt. Kadisnaker Sumut, Frans Bangun saat melakukan konfrensi pers di ruang pressroom kantor Gubsu, Rabu (1/11). Frans mengatakan bahwa UMP Sumut tahun 2018 mengalami kenaikan 8,71%.

“Perhitungan UMP 2018 ini kita rumuskan berdasakan pada penetapan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum,” sebut Frans.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa kenaikan inflasi  sejak September 2016 hingga September 2017 diasumsikan sebesar 3,72%. Sedangkan PDB Nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 4,99 dan bila dijumlahkan, maka menunjukkan angka 8,71%. Hal tersebut juga menjadi dasar perhitungan dalam penetapan UMP tahun 2018.

Frans pun mengatakan bahwa UMP tahun 2018 sebesar Rp. 2,1 juta, merupakan upah terendah yang berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk para pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, maka pihak pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.

“Penetapan UMP Rp.2,1 ini hitungannya itu untuk buruh lajang, jadi tidak menutup kemungkinan jika ada buruh yang mendapatkan gaji lebih dari Rp.2,1. Karena nanti itu hitungannya akan dilihat dari masa ia kerja dan juga skill yang dimilikinya,” papar Frans seraya mengatakan bahwa pihak perusahaan boleh memberikan upah lebih tinggi dari UMP Sumut dan harus sesuai pada ketetapan UMP di masing-masing Kabupaten/Kota, selain itu perusahan juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemprovsu.

Kemudian lagi, sambung Frans, kepada perusahaan yang mampu membayar upah diatas UMP tahun 2018 yang telah ditetapkan Gubsu ini, dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pihak pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja. (rel/jt)